Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira, saat memimpin Kunjungan Kerja Reses ke Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Jumat (25/7/2025). Foto: Ica/vel

PARLEMENTARIA, Manggarai Barat - Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira, memimpin Kunjungan Kerja Reses ke Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Jumat (25/7/2025). Kunjungan tersebut dalam rangka meninjau langsung layanan hukum dan keimigrasian di daerah destinasi pariwisata super prioritas tersebut, serta merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan dan penyerapan aspirasi terhadap pelaksanaan tugas mitra kerja di bidang hukum, hak asasi manusia (HAM), keimigrasian, dan pemasyarakatan.

Andreas menyampaikan bahwa kunjungan ini menjadi momentum penting bagi DPR untuk melihat langsung pelaksanaan tugas-tugas kelembagaan di wilayah yang kini menjadi salah satu destinasi pariwisata super prioritas nasional. “Kami berdialog langsung dengan jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham), Imigrasi, Pemasyarakatan, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Banyak masukan yang kami terima, terutama terkait penanganan tindak pidana perdagangan orang, pelanggaran HAM, serta efektivitas layanan imigrasi,” ujar Andreas.

Politisi dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) tersebut menekankan pentingnya penguatan layanan imigrasi di daerah wisata strategis seperti Labuan Bajo. Dalam dialog bersama jajaran Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi, disampaikan pula usulan peningkatan status Kantor Imigrasi Labuan Bajo dari kelas II menjadi kelas I. Hal ini sejalan dengan semakin tingginya arus masuk wisatawan mancanegara ke wilayah tersebut.

“Dengan meningkatnya kunjungan wisatawan, maka kebutuhan akan pelayanan keimigrasian yang responsif dan profesional menjadi krusial. Peningkatan status kantor imigrasi ini sangat layak dipertimbangkan untuk menunjang kelancaran mobilitas lintas negara,” tambahnya.

Selain isu keimigrasian, Andreas juga menyoroti fenomena maraknya tindak pidana di wilayah NTT, terutama yang berdampak pada peningkatan jumlah warga binaan di lembaga pemasyarakatan. Ia mendorong upaya pencegahan yang lebih kuat dari pemerintah daerah, masyarakat, dan tokoh agama dalam menciptakan lingkungan sosial yang aman dan sehat.

“Banyak warga binaan yang tersangkut tindak pidana karena lemahnya pengawasan sosial. Ini menjadi catatan bersama, bahwa penanganan kejahatan tidak cukup hanya di ujungnya, tetapi harus dicegah sejak dini dari lingkungan keluarga dan komunitas,” tegasnya.

Kepala Kanwil Kemenkumham NTT, Silvester Sili Laba, turut menjelaskan bahwa layanan hukum terus diperluas hingga ke daerah terpencil dan destinasi wisata strategis, termasuk Manggarai Barat. Ia menyebut bahwa penyuluhan dan konsultasi hukum terus digalakkan, termasuk layanan kekayaan intelektual, administrasi hukum umum, dan fasilitasi penyusunan regulasi daerah. “Kami terus berupaya memperluas akses layanan hukum berbasis digital dan mobile service, serta mendorong terbentuknya regulasi yang melindungi kekayaan intelektual lokal. Tantangan terbesar kami saat ini adalah terbatasnya sumber daya manusia dan pemangkasan anggaran,” ujarnya. (ica/aha)